Ketentuan Umum Pekerjaan Swakelola #2

Soal:

Pilihlah satu jawaban yang paling benar dari 4 (empat) jawaban yang tersedia: 1 atau 2 atau 3 atau 4!

Dalam melaksanakan pekerjaan swakelola:

1. Pembayaran gaji tenaga ahli dari luar yang bukan pegawai negeri, dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perorangan.
2. Tidak terdapat pengadaan barang/jasa
3. Seluruh personilnya berasal dari unit kerja tersebut
4. Apabila dalam suatu pekerjaan swakelola personil dari instansi sendiri yang dikerahkan berjumlah 3 orang maka jumlah personil dari luar sebagai tenaga ahli paling banyak 2 orang.

Pembahasan:

Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 Bab V Swakelola Pasal 27 ayat (1) dan (2) dinyatakan sebagai berikut;

ayat (1):
Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran:

1. direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran
2. mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat mempergunakan tenaga ahli

ayat (2):
Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan.

Penjelasan Perpres 54 tahun 2010 Pasal 27 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah konsultan.

Sedangkan Perpres 54 tahun 2010 Pasal 29 tentang Pelaksanaan Swakelola, huruf a, b, dan d berbunyi sebagai berikut:

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh K/L/D/I selaku Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan
2. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini
3. pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak

Jawaban yang paling benar: 1

Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa

Soal:

Apakah pernyataan di bawah ini benar (B) atau salah (S)?

Karena tidak termasuk dalam ruang lingkup pengadaan barang/jasa, maka BUMN tidak perlu melaksanakan pengadaan dengan metode pelelangan umum.

Pembahasan:

Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut:

Ruang Lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:

1. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD
2. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagaian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Jawaban: Salah

Ketentuan Umum Swakelola

Soal:

Apakah pernyataan di bawah ini benar (B) atau salah (S)?

Sepanjang memungkinkan suatu kegiatan lebih baik dilaksanakan secara swakelola karena akan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Pembahasan:

Berdasarkan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 26 ayat (2) huruf a dinyatakan sebagai berikut:

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:
Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I.

Jawaban: Benar